Akuisisi PGE oleh PLN Tidak Sejalan dengan Program Pemerintah*

Oleh: Komaidi Notonegoro

Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN berencana mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Rencana akuisisi disebutkan diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan telah dikomunikasikan kepada keduabelah pihak. Menurut Kementerian BUMN dan PLN rencana tersebut merupakan bagian dari upaya merealisasikan program peningkatan peran energi panas bumi dalam bauran energi nasional. Hal itu terkait dengan target pemerintah yang menetapkan pemanfaatan panas bumi hingga 2025 telah mencapai 7.000 MW.

Pandangan dan catatan ReforMiner terhadap rencana akuisisi PGE oleh PLN adalah sebagai berikut:

Pertama, dari perspektik korporasi, rencana akuisisi sebuah perusahaan oleh perusahaan lain pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Akan tetapi jika melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, ReforMiner menilai rencana tersebut perlu ditinjau ulang baik oleh Kementerian BUMN maupun PLN.

Kedua, berdasarkan indikator kelistrikan nasional diketahui bahwa Indonesia relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunai, Vietnam, bahkan oleh Laos. Baik dalam indikaor konsumsi listrik per kapita maupun rasio kapasitas listrik terpasang Indonesia relatif tertinggal dengan sejumlah negara tersebut.

Ketiga, berkaitan dengan catatan poin 2, ReforMiner menilai yang diperlukan Indonesia saat ini adalah menambah jumlah kapasitas listrik terpasang yang artinya diperlukan adanya pembangunan pembangkit-pembangkit listrik yang baru. Oleh karenanya apa yang ditetapkan oleh Presiden SBY (program 10.000 MW tahap I dan II) dan Presiden Jokowi (program 35.000 MW) sudah sangat tepat dan relevan dengan kondisi yang ada. Sementara apa yang akan dilakukan PLN –mengakuisisi PGE-, relatif tidak sejalan dengan program pemerintah tersebut. Mengingat kegiatan tersebut tidak langsung berdampak terhadap bertambahnya pembangkit-pembangkit listrik baru, tetapi hanya sebatas memindah kepemilikan aset dari yang sebelumnya milik PGE menjadi milik PLN.

Keempat, meski secara finansial PLN mampu atau minimal telah memiliki solusi pendanaan untuk proses akuisisi PGE, ReforMiner menilai akan lebih baik/produktif jika dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan PLN yang lain seperti menyelesaikan pembangunan proyek 35.000 MW dan 7.400 MW dari program 10.000 MW I & II yang belum terselesaikan. Apalagi jika melihat bahwa dalam hal kebijakan subsidi listrik tahun anggaran 2016 PLN berpotensi akan mengalami tekanan karena penyesuaian tarif listrik untuk golongan 900 VA yang merupakan salah satu asumsi dalam penetapan besaran subsidi listrik belum dapat direalisasikan.

Kelima, kemajuan capaian proyek-proyek 35.000 MW yang menjadi bagian PLN yang relatif masih di bawah target dan juga di bawah capaian IPP perlu menjadi pertimbangan bagi Kementerian BUMN dan PLN untuk meninjau ulang rencana akuisisi tersebut. Apalagi dari sejumlah informasi yang berkembang pemerintah/PLN menyampaikan bahwa realisasi proyek 35.000 MW yang dapat diselesaikan sampai dengan 2019 kemungkinan baru akan sekitar 20.000 MW.

Keenam, ReforMiner menilai masalah utama dalam pengembangan panas bumi sampai dengan saat ini adalah karena adanya perbedaan persepsi antara PLN dan pengembang panas bumi dalam kebijakan harga uap dan/atau listrik panas bumi. Perbedaan tersebut yang seringkali menjadi penghambat pengembangan panas bumi karena tidak ada kesepakatan harga jual-beli antara pengembang panas bumi dan PLN sebagai pembeli tunggal (monopoli). Karena itu, pengembangan panas bumi Indonesia tidak dapat hanya dilakukan sekedar proses akuisisi PGE oleh PLN. Apalagi dalam hal ini terdapat pelaku/pengembang panas bumi yang lain di luar PGE.

Ketujuh, akuisisi PGE oleh PLN belum tentu berdampak terhadap meningkatnya pengusahaan dan pengembangan panas bumi nasional. Bahkan dapat berpotensi memberikan dampak kontraproduktif bagi pengembangan panas bumi, khususnya bagi PGE. Secara umum industri panas bumi lebih dekat dengan industri minyak dan gas karena harus malalui proses eksplorasi dan eksploitasi untuk dapat menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memproduksikan listrik. Dalam hal ini kesiapan Pertamina dalam menyediakan infrastruktur eksplorasi dan eksploitasi –misalnya Rig-, untuk usaha panas bumi tentu relatif lebih baik dibanding PLN.

Delapan, ReforMiner menilai penyerdahanaan cara pandang bahwa produksi listrik PLN akan lebih efisien jika proses produksi diintegrasikan dari hulu- hilir dan oleh karenanya PGE harus diakuisisi, perlu ditinjau ulang.  Karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpulan lain bahwa agar PLTG dan PLTU dapat lebih efisien maka PLN perlu mengakuisisi perusahaan minyak dan gas dan perusahaan batubara yang selama ini menjadi pemasok energi primer pembangkit.

*Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Share.