Anggota DPR: Pengusaha batu bara jangan dahulukan pasar ekspor

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan pengusaha batu bara jangan mendahulukan pasar ekspor dan mengingatkan pemerintah untuk tegas dalam menerapkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) atau prioritas dalam negeri.

“Pemerintah harus tegas memberi sanksi kepada perusahaan tambang batu bara yang terbukti mengabaikan kewajibannya,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurutdia, persoalan pemenuhan kewajiban DMO oleh perusahaan pertambangan jangan dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan instabilitas pasokan listrik nasional.

Apalagi, kenaikan Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan April 2021, yang lebih dari 80 dolar AS/ton diperkirakan akan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, bahkan menembus angka 100 dolar AS/ton, sehingga dapat memicu penjualan komoditas itu keluar negeri.

Ia berpendapat bahwa dalam jangka panjang sikap ambil untuk dengan ekspor batu bara ini dikhawatirkan akan mengganggu operasional pembangkit listrik PLN dan swasta yang masih menggunakan bartu bara sebagai sumber energi.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan segera  bersikap jangan sampai pengusaha lebih mendahulukan pasar ekspor untuk mengambil keuntungan besar dengan mengorbankan komitmen mereka terhadap pasar domestik.

“Sebab, kalau semangat pengusaha batu bara itu diteruskan, bisa-bisa PLTU kita padam,” jelas Mulyanto yang kami kutip dari ANTARA.

Mulyanto menilai kebijakan DMO sebesar 25 persen dari produksi batu bara serta menjaga harga batu bara DMO konstan sebesar 70 dolar AS/ton sudah sangat bagus, karena memberi jaminan bahan bakar dan harga bagi operasi PLTU.

Namun sayangnya, ujar dia, regulasi yang mengatur sanksi DMO ini berubah-ubah dari tahun ke tahun, serta sanksi pada ketentuan DMO tahun 2021 semakin ringan.

“Sanksi pengurangan kuota produksi dan kuota ekspor dihapuskan. yang ada hanya sanksi pembayaran kompensasi. Kita khawatir pengusaha batu bara tetap mengekspor produk mereka dengan mengabaikan kuota DMO, apalagi ketika besaran kompensasi bisa ditutupi dari keuntungan ekspor,” papar Mulyanto.

Ia mengingatkan bahwa dalam Kepmen ESDM No. 261.K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri Pemerintah hanya menekankan adanya pembayaran kompensasi dan tidak ada sanksi lain.

” Karena itu ke depan, mengingat harga batu bara cenderung naik menuju USD 100/ton, maka peluang pelanggaran terhadap DMO ini semakin potensial,” ucapnya.

Untuk itu, Mulyanto menginginkan pemerintah mengevaluasi sanksi dalam Kepmen ESDMtahun 2021 tentang DMO serta konsisten dalam penerapannya. ANTARA

Share.