Izin Operasi Freeport Bisa Diperpanjang Hingga 2041, Ini Syaratnya…

JAKARTA – Perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akan berakhir pada Oktober 2017. Apakah perusahaan asal Amerika Serikat yang menambang di wilayah Papua akan mendapatkan perpanjangan izin operasi setelah izin operasi berakhir 2021.

Presiden dan CEO Freeport McMoran Inc., Richrad C. Adkerson pada Senin 20 Februari 2017 telah melakukan pertemuan dengan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) demi kelangsungan operasi anak perusahaannya.

Sat itu, Freeport Indonesia telah menyepakati perubahan rezim Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, perubahan KK menjadi IUPK tidak otomatis Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan izin operasi maksimal hingga 2041.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan bahwa perundingan tersebut tidak bisa dibahas satu per satu, tetapi satu paket. Poin utama dalam pembahasan perundingan diantaranya adalah divestasi, stabilitas investasi, kewajiban pembangunan smelter, dan kelangsungan izin operasi.

“Ini ngga bisa dibahas satu-satu. Ini berbicara dengan Freeport, ngga bisa satu orang,” ujar Jonan usai halal bi halal di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/7).

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengatakan Freeport Indonesia sudah menyatakan kesediaannya untuk perpanjangan operasi. Namun, Freeport belum mau menandatangani lantaran berkeinginan diperpanjang hingga 2041.

“Kalau perpanjangan izin operasi 2×10 tahun itu setalah dilakukan evaluasi, yaitu 1×10 tahun (2031). Namun, yang dibahas ini kan ada empat pembahasan. Jadi semuanya satu kesatuan. Pemerintah kan inginnya paralel yang sudah didiskusikan. Kan perpanjangan dan pembangunan smelter tidak bisa ditaar. Itu sudh hampir klop sama timnya Freeport,” ujar Bambang.

Nantinya, Freeport bisa mengajukan kembali kelanjutan perpanjangan izin operasi untuk periode 2031-2041 setelah melalui tahap evaluasi. “Itu masuknya ke dalam klausul IUPK,” imbuhnya.

Adapun terkait poin stabilitas investasi, Bambang menjelaskan bahwa itu merupakan istilah. Artinya, untuk kepastian investasi Freeport sebagai jaminan. Semisal, kata dia, Freeport akan membangun smelter US$2,3 miliar, lalu kegiatan tambang bawah tanah dengan investasi US$8 miliar, maka menanamkan investasi itu menginginkan dapat stabilitas.

“Misalnya pajak tidak berubah, royalti tetap. Itu sebenarnya keinganannya,” tuturnya.

Sampai saat ini, lanjut Bambang, tim perundingan telah menyiapkan draf untuk dua poin yaitu divestasi dan stabilitas investasi. “Namun, jika nanti dibutuhkan untuk mendukung usaha tersebut, PP dikeluarkan, Freeport minta dukungan itu”.

“Jadi, dari empat poin utama, masalah finansial mereka rangkum menjadi stabilitas investasi. Kalau sudah sepakat IUPK-nya tidak ada perubahan.

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid mengatakan, sesuai dengan ketentuan UU dan peraturan yang berlaku, perpanjangan kontrak bisa diberikan maksimal 2 X 10 tahun, dengan syarat:

-Membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter);
-Divestasi saham hingga sebesar 51%.

Di samping itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait kinerja perusahan, masalah lingkungan, dan jaminan pascatambang.

“Sampai saat ini implementasi persyaratan tersebut masih menjadi materi pembahasan dalam perundingan antara Pemerintah dan PTFI, sehingga belum bisa diputuskan apakah izin operasi PTFI akan diperpanjang atau tidak,” pungkasnya.

(Sunandar) 

Share.