Menimbang Harga Gas untuk Sektor Industri

Oleh Komaidi Notonegoro*

Pada rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas, Selasa, 4 Oktober 2016, Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya agar menurunkan harga gas untuk industri hingga kisaran 5 USD/MMBTU atau 6 USD per MMBTU. Hal itu disebutkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Presiden menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, harga gas di Indonesia merupakan yang termahal di kawasan Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia.

Presiden Jokowi menilai harga gas untuk industri dalam negeri yang mencapai 9,5 USD per MMBTU atau bahkan ada yang 11-12 USD per MMBTU tidak logis karena lebih mahal dari harga gas di negara yang tidak memiliki cadangan gas. Presiden membandingkan, harga gas di Vietnam hanya 7 USD per MMBTU, Malaysia hanya 4 USD per MMBTU, dan Singapuran hanya 4 USD per MMBTU. Karena itu Presiden menginstruksikan agar dilakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok dalam tata niaga gas untuk menciptakan efisiensi dan harga gas yang murah.

Pandangan dan catatan ReforMiner terhadap rencana penurunan harga gas untuk industri tersebut, adalah pertama, kebijakan yang diambil pemerintah -Presiden Jokowi- tersebut pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan/program sebelumnya, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III –meningkatkan daya saing industri nasional-. Dalam tataran regulasi, telah diterbitkan regulasi untuk hal ini yaitu Perpres No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Permen ESDM No.16/2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu.  

Kedua, ditinjau dari aspek politik dan konsistensi kebijakan, langkah Presiden Jokowi tersebut dapat dinilai positif. Publik kemudian membacanya adalah Presiden konsisten dengan kebijakan yang telah diambil. Dalam hal ini keluhan sektor industri tentang harga gas yang menghambat daya saing, kemudian segera direspon dan diberikan solusi konkrit.

Ketiga, dari aspek penerimaan publik, Presiden Jokowi juga tampak sangat cerdas dalam memilih momentum. Keberpihakan terhadap sektor industri –salah satunya memberikan harga gas murah- kemungkinan akan dengan mudah diterima publik karena paralel dengan persiapan dan implementasi kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan momentum harga minyak dunia yang rendah.

“Keempat, kami menilai, meskipun kebijakan ini tampak positif –terutama bagi sektor industri-, pemerintah perlu lebih proporsional dalam melihat dan menyikapi permasalahan yang ada. Penetapan harga gas alangkah lebih baik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan keduabelah pihak, tidak hanya industri pengguna gas tetapi juga industri yang memproduksikan gas itu sendiri”.

Kelima, penggunaan data harga gas dari negara lain –Vietnam, Malaysia, dan Singapura- sebagai pembanding harga gas di dalam negeri perlu dilihat lebih hati-hati. Pertama, perlu dilihat lebih lanjut apakah harga tersebut merupakan harga rata-rata di negara yang bersangkutan atau hanya harga untuk kasus/kontrak tertentu. Kedua, perlu diketahui harga yang ditetapkan merupakan refleksi harga pasar (keekonomian proyek) atau harga karena adanya subsidi dari pemerintah.

“Keenam, kami menilai hal yang tidak kalah penting untuk dilihat pemerintah dalam hal ini adalah mengetahui apakah benar bahwa relatif tidak bersaingnya industri nasional semata-mata karena kontribusi dari harga gas yang dinilai mahal atau juga karena sebab yang lain.”

Ketujuh, dari sejumlah indikator yang ada, ReforMiner menilai relatif tidak bersaingnya industri dalam negeri bukan semata-mata karena harga gas. Ketergantungan industri nasional terhadap komponen impor juga menjadi penyebab utama –yang tidak kalah kritis- mengapa industri nasional relatif tidak dapat bersaing.

Delapan, data yang ada menunjukkan sektor industri Indonesia cukup tergantung dengan komponen impor. Hal itu salah satunya tercermin dari porsi impor bahan penolong dan barang modal terhadap total impor mencapai tidak kurang dari 90 %.

Sembilan, dari informasi yang ada tersebut, pemerintah perlu lebih proporsional dalam melihat permasalahan. Dalam hal ini belum tentu sepenuhnya tepat jika kemudian upaya peningkatan daya saing industri oleh pemerintah hanya terfokus pada penurunan harga gas.

Sepuluh, pemerintah perlu melakukan kalkulasi bagimana tingkat sensitifitas industri nasional terhadap harga gas dan komponen impor (stabilitas nilai tukar rupiah). Data neraca input-output nasional dan statistik industri, justru menunjukkan bahwa kontribusi komponen impor dalam input sektor industri lebih besar dibandingkan kontribusi atau kebutuhan terhadap gas itu sendiri.

Sebelas, karena salah satu penyebab utama industri nasional tidak kompetitif adalah ketergantungan terhadap komponen impor, kemungkinan justru menggantikan komponen impor dengan produk dalam negeri yang lebih prioritas. Sehingga kebijakan hilirisasi pertambangan yang salah satunya untuk menyediakan bahan baku bagi sektor industri kemungkinan justru yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan daya saing industri nasional sebelum harga gas itu sendiri.

*Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

Share.