Menteri ESDM: Pemerintah Tak akan Terbitkan Peraturan Khusus untuk Freeport

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan peraturan khusus terkait stabilitas investasi untuk satu badan usaha, khususnya PT Freeport Indonesia.

Seperti diketahui, perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akan berakhir pada Oktober 2017 yang terhitung sejak April kemarin. Dalam perundingan tersebut telah disepakati untuk membahas empat poin, yaitu divestasi, stabilitas investasi, kelangsungan operasi, dan kewajiban pembangunan smelter di dalam negeri.

“Pemerintah tidak akan buat satu peraturan khusus untuk satu badan usaha, apapun,” tegas Jonan usai halal bi haal di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/7).

Jonan optimis proses perundingan dengan perusahaan asal Amerika Serikat ini selesai sebeum Oktober 2017. “Kita sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober. Kan perundingan,” tuturnya.

Lebih lanjut Jonan menuturkan, pembahasan stabilitas investasi tersebut menyangkut retribusi. Sebab itu, kata dia, pembahasannya ada di Kementerian Keuangan.

Karena UU Perpajakan, otonomi daerah dan keuangan negara, mereka yang akan sinkronisasi lagi,” ungkapnya.

(Sunandar) 

Share.