Menteri ESDM: Realisasi Investasi Sektor ESDM Tahun 2016 Capai US$27 Miliar

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, penyederhanaan perizinan merupakan satu dari banyak upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan investasi dalam rangka mendorong perekonomian. Realisasi investasi sektor ESDM Tahun 2016 mencapai US$27 miliar atau sekira Rp300 triliun.

Jonan merincikan, realisasi investasi tersebut terdiri dari sektor migas sebesar US$9,8 miliar, ketenagalistrikan US$8,1 miliar, Minerba US$7,2 miliar, dan EBTKE US$1,6 miliar.

“Jadi penyederhanaan perizinan merupakan upaya untuk meningkatkan investasi baik dari swasta maupun BUMN untuk sektor ESDM. Karena ini semua tidak bisa hanya dibebankan pada APBN,” ujar Jonan dalam jumpa pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/6).

Lebih lanjut Jonan menuturkan, sejak akhir 2014 upaya penyederhanaan sektor ESDM mulai dilakukan. Mekanismenya antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau pelimpahan pengurusan ke BPKM, penghapusan izin, penggabungan izin, penyederhanaan izin, hingga membuat proses perizinan menjadi online.

Pada tahun 2017 ini setidaknya telah diterbitkan 3 peraturan perizinan, yaitu:
1. Permen ESDM Nomor 13/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor ESDM
2. Permen ESDM Nomor 29/2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
3. Permen ESDM Nomor 34/2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Selain lebih dari 10 peraturan perizinan yang diterbitkan sejak tahun 2014.
• Di subsektor migas melalui Permen ESDM Nomor 29/2017, perizinan
disederhanakan dari 104 perizinan menjadi 6 perizinan. Enam perizinan tersebut yaitu 2 izin terkait hulu migas (izin survey umum dan pemanfaatan data migas), dan 4 terkait hilir migas (izin pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga).

• Sejak tahun 2015, sebanyak 42 perizinan telah dilimpahkan ke BKPM melalui Permen ESDM Nomor 23/2015. Selain izin di migas masih ada jenis non perizinan lainnya seperti rekomendasi, persetujuan, surat dan sertifikat yang sebagian telah dilakukan secara online.

• Di subsektor minerba, melalui Permen ESDM Nomor 34/2017, sebanyak 24 persetujuan dihapus, 38 rekomendasi dan perizinan diintegrasikan menjadi persetujuan RKAB. Sedangkan perizinan yang semula sebanyak 117 izin diringkas menjadi 6 perizinan. Dari 6 perizinan tersebut hanya 2 yang ditangani oleh Kementerian ESDM, 4 perizinan lainnya telah dilimpahkan ke BKPM.

• Izin minerba yang masih ditangani KESDM yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

• Di subsektor ketenagalistrikan, sebanyak 10 perizinan telah dilimpahkan ke BKPM melalui Permen ESDM Nomor 35/2014. Sebagian dari izin di BKPM tersebut, untuk izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) sementara, dapat dikeluarkan dalam 3 jam. Hingga kini ada 6 pembangkit listrik yang mendapatkan IUPTL sementara dalam waktu 3 jam.

• Sementara perizinan ketenagalistrikan yang ditangani oleh KESDM hanya 3 sertifikasi dan 2 rekomendasi, yaitu Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Sertifikat Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, serta Rekomendasi Rencana Impor Barang (RIB), dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Ke-5 perizinan tersebut pun telah dapat dilakukan secara online.

• Di subsektor energi baru terbarukan (EBT), sebanyak 31 perizinan dan
nonperizinan telah disederhanakan menjadi 14 perizinan dan nonperizinan, dimana 4 diantaranya sudah dilimpahkan ke PTSP-BKPM. 10 perizinan dan non perizinan yang masih ditangani Ditjen EBTKE meliputi:

Perizinan:
1. Izin Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara (AC)
2. Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi pada Lampu Swaballast
3. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Non Perizinan:
1. Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan panas bumi
2. Penerbitan sertifikat kelayakan penggunaan instalasi panas bumi
3. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing
4. Rekomendasi izin menggunakan tenaga kerja asing
5. Rekomendasi rencana impor barang panas bumi
6. SKT Jasa penunjang konservasi energi (ESCO)
7. Rekomendasi ekspor dan impor Bahan Bakar Nabati (BBN)

“Upaya penyederhaan ini akan terus digenjot untuk meningkatkan investasi,” pungkasnya.

(Sunandar)

Share.