Pemerintah Longgarkan Volume Ekspor Konsentrat

Bisnis Indonesia, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali memberikan kelonggaran kepada eksportir konsentrat mineral pada masa pandemi Covid-19 melalui Keputusan Menteri ESDM No. 67.K/ HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Produk Mineral Tertentu pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam beleid tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran pengajuan volume ekspor produk konsentrat mineral tertentu hingga akhir tahun ini. Komoditas mineral yang diberikan kelonggaran antara lain konsentrat besi, timbal, seng, mangan, timah, zirkonium, zirkon, dan washed bauxite.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan bahwa berdasarkan Kepmen yang ditetapkan pada 6 April 2021 tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan tambahan volume ekspor dengan merevisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) terlebih dahulu.

“Sebelumnya, Kepmen Nomor 46 memberikan kelonggaran untuk ekspor, meski tidak mencapai 90% target pembangunan smelter. Kepmen Nomor 67 lebih kepada kelonggaran volume ekspor selama 1 tahun ini dengan penyesuaian RKAB,” ujar Sugeng kepada Bisnis, baru-baru ini.

Menurutnya, kelonggaran diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor pertambangan yang terdampak pandemi Covid-19.

Jangka waktu rekomendasi persetujuan ekspor produk mineral tertentu dapat diberikan paling lama sampai dengan 31 Desember 2021.

Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai kebijakan tersebut merupakan upaya meningkatkan penerimaan negara pada masa pandemi Covid-19, meskipun cenderung inkonsisten terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong penghiliran mineral di dalam negeri.

“Kita akan konsisten terhadap roadmap yang ada atau tidak? Kalau kita tegas, kita tahu target pembangunan smelter sampai 2024 sebanyak 53 smelter. Saya lihat roadmap pembangunan smelter harus diperjuangkan,” ujar Singgih kepada Bisnis, Senin (19/4).

Namun demikian, dia menyatakan memahami maksud kebijakan pemerintah tersebut mengingat kondisi pandemi Covid-19 telah menekan keuangan negara.

“Saya lebih melihat ini sikap pemerintah akibat tekanan ekonomi sehingga ada keinginan untuk mendapatkan pendapatan atau devisa dalam bentuk dolar,” katanya.

Di sisi lain, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menilai bahwa kebijakan tersebut dapat membantu meringankan beban pelaku usaha industri mineral di tengah pandemi Covid-19.

Apalagi, upaya perusahaan untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 juga menghabiskan dana yang cukup besar. “Ini kesempatan bagi industri mineral untuk mendapatkan sedikit fresh money.

Di sisi lain, tetap dikenakan kewajiban fiskal seperti biasa, ada bea ekspor dan sebagainya. Secara global harganya lagi bagus dan mau ambil momentum ini untuk membiayai penanganan Covid-19 di perusahaan yang dananya cukup tinggi,” kata Djoko kepada Bisnis. (Denis Riantiza Meilanova)

Share.