Produksi MIND ID Menciut Imbas Pertambangan Ilegal

IDXChannel – Direktur Hubungan Kelembagaan Mining Industry Indonesia (MIND ID) Dany Amrul Ichdan mengatakan, maraknya praktik pertambangan ilegal tanpa izin (PETI) berdampak penurunan produksi hingga pencemaran lingkungan di perusahaan pelat merah itu.

Dany membeberkan, pertambangan ilegal terjadi di seluruh wilayah operasi Grup MIND ID, dengan komoditas utama yang menjadi sasaran adalah timah, emas, batu bara dan nikel. Sehingga, MIND ID mendukung inisiatif Pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin.

Dia mengatakan kegiatan pertambangan ilegal terjadi di dua wilayah operasional PT Antam Tbk yakni di Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawe Utara dan Unit Bisnis Pertambangan Emas di Jawa Barat.

Selain itu, di sekitar wilayah operasional PT Bukit Asam Tbk di Muara Enim, dan di wilayah operasional PT Timah Tbk di Kepulauan Bangka dan Belitung, serta di Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia Tbk juga ada pertambangan ilegal.

“Kegiatan pertambangan ilegal di wilayah Antam telah berdampak pada hilangnya cadangan bijih mineral, kerusakan lahan, pencemaran logam berbahaya di sungai, terjadinya sedimentasi, hingga terjadinya kerusakan fasilitas perusahaan,” kata Dany saat media gathering, Jumat (5/8/2022).

Dia menuturkan, dampak negatif aktivitas PETI di Bukit Asam telah membuat genangan air pada lahan bekas tambang dan mencemari aliran air karena air asam tambang (AAT) tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Dia menambahkan, para pelaku penambangan ilegal tidak menggunakan peralatan sesuai dengan standar keselamatan dan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD ) ketika bekerja, baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah.

Di wilayah PT Timah juga demikian. Aktivitas PETI di sekitar lokasi tersebut telah berdampak pada rusaknya sumber daya dan cadangan timah di dalam wilayah operasional Perseroan. Berdasarkan monitoring dari citra satelit, kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal luasnya mencapai kurang lebih 60.000 hektar.

Melihat dampak yang begitu signifikan, Dany mendorong tindakan percepatan penanggulangan penambangan tanpa izin dengan cara kolaborasi yang terintegrasi antar instansi dan lembaga terkait serta pemberdayaan masyarakat.

“Inventarisasi data atas pertambangan tanpa izin menjadi sangat penting sebagai upaya penanganan dan penanggulangan pengusahaan tanpa izin secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, perlu didorong sistem dan dashboard monitoring illegal mining yang terpadu,” ujar Dany.

Share.