Promosi Lelang WK Migas Tahun 2017, ESDM Undang 52 KKKS

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, hari ini Jumat, (7/7), menjadi tuan rumah Breakfast Meeting dengan para investor migas yang melibatkan 52 perusahaan migas dalam dan luar negeri.

“Breakfast meeting kali ini sangat khusus, karena baru pertama kalinya Menteri ESDM langsung menemui para investor untuk promosi penawarkan lelang Wilayah Kerja (WK) Migas yang baru,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam jumpa pers, Jakarta, Jumat (7/7).

Lebih lanjut Arcandra menuturkan, Menteri ESDM telah dan akan terus mengawal dan memastikan agar perizinan dan birokrasi di pengusahaan hulu migas semakin sederhana, cepat dan efisien. Telah terbit Permen ESDM No.29/2017 yang menyederhanakan izin migas menjadi hanya tinggal enam perizinan.

“Pengawalan perizinan dan birokrasi juga dilakukan antar Kementerian terkait seperti misalnya izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam rangka meningkatkan koordinasi tersebut, Wamen ESDM telah melakukan FGD dengan para pejabat KLHK tentang nature industri migas 2 minggu lalu sebelum lebaran juga meninjau langsung proyek migas di Pekan Baru terkait AMDAL (Bioremediasi),” paparnya.

WK Migas yang dipromosikan adalah WK yang ditawarkan pada IPA bulan Mei 2017 lalu, sejumlah 15 WK migas, terdiri dari 10 WK konvensional dan 5 KW non-konvensional.

Seluruh penawaran WK tersebut menggunakan PSC skema _gross split_. Sebagian besar _bid document_  WK migas yang ditawarkan telah diakses perusahaan yang berminat. Lelang WK ini masih dibuka dan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah sampai dengan:
• 17 Juli 2017 untuk WK konvensional (direct offer)
 25 Juli 2017 untuk WK konvenional (reguler tender)
  12 Juli 2017 untuk WK non-konvensional (direct offer)
 25 September 2017 untuk WK non-konvensional (reguler tender)

“Tahun depan lelang WK Migas akan semakin dipermudah proses lelangnya, saat ini sudah menggunakan modul _e-lelang_ sistem online dan akan terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Dengan terbitnya Revisi PP 79/2010 melalui PP Nomor 27/2017, lanjutnya, menunjukkan komitmen KESDM mengawal aturan perpajakan. Keekonomian tetap baik, wajar dan adil, efisiensi dan penerimaan negara juga tetap meningkat. Perubahan dalam PP Nomor 27/2017 meliputi:

    Insentif eksplorasi
    Insentif eksploitasi untuk uneconomical field
    Pajak untuk sharing facility ditiadakan
    Pajak untuk head office ditiadakan
    Interest transfer sheme (no-double tax)
    Kejelasan dalam negative list

Dikatakannya, isu gross split seputar perpajakan, prosedur pengadaan, sharing facilities, kepemilikan aset, dipastikan selesai sebelum tandatangan kontrak PSC.

“Pasal 7 ayat 1 Permen ESDM Nomor 8/2017 tentang PSC _Gross Split_ juga menyatakan dalam hal komersialisasi lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri ESDM dapat memberikan tambahan split paling banyak 5%. Dan untuk migas non konvensional otomatis mendapatkan tambahan split sebesar 16%,” jelas Arcandra.

Melalui Pasal 9 Permen ESDM Nomor 38/2015 tentang percepatan Migas non konvensional, persyaratan POD Migas Non Konvensional menjadi lebih fleksibel, penghitungan cadangan untuk persetujuan pengembangan lapangan tidak mewajibkan adanya sertifikasi cadangan.

(Sunandar) 

Share.